Sidang Terbuka Kasus Penembakan Dua Prajurit Diminta Komnas HAM
Table of content:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menegaskan pentingnya transparansi dalam proses persidangan dua oknum prajurit TNI yang terlibat penembakan warga sipil di Jayapura dan Keerom. Keterbukaan ini dianggap sebagai langkah fundamental untuk menjamin keadilan bagi keluarga korban serta memastikan masyarakat dapat memahami bagaimana proses hukum berjalan.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey, menyatakan bahwa keterbukaan dalam persidangan adalah hak publik. Menurutnya, pemulihan bagi keluarga korban serta penegakan hukum yang adil sangat bergantung pada transparansi yang diberlakukan dalam proses tersebut.
Frits mengungkapkan, “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan,” saat memberikan pernyataan di Jayapura. Mengingat kasus ini melibatkan nyawa manusia, penting bagi semua pihak untuk memantau perkembangan di dalam sidang.
Baca Juga:
Pentingnya Transparansi dalam Proses Hukum di Kasus Penembakan
Keterbukaan dalam jalannya proses hukum sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan. Frits menyoroti bahwa kehadiran Komnas HAM bukan untuk mengintervensi proses peradilan militer, tetapi lebih kepada memastikan bahwa semua berjalan dengan adil dan transparan.
Pada Kamis, 23 Oktober baru lalu, pihak Komnas HAM meminta keterangan dari kedua tersangka yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Informasi yang didapat bisa membantu mendapatkan gambaran jelas atas insiden yang terjadi, sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat.
“Proses hukum yang transparan memberikan harapan bagi korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya,” ungkap Frits. Penegakan hukum yang lemah hanya akan memperparah ketidakpercayaan publik terhadap institusi militer.
Baca Juga:
Insiden Penembakan yang Membuat Publik Khawatir
Kasus penembakan ini mencuat karena melibatkan dua insiden terpisah yang terjadi pada bulan September 2025. Dalam insiden pertama, seorang juru parkir bernama Obet Manaki tertembak oleh oknum prajurit Pomdam XVII/Cenderawasih pada 3 September, yang menambah daftar panjang kekerasan di daerah tersebut.
Kasus kedua yang juga sedang diselidiki melibatkan Kapten Inf J, yang diduga melakukan penembakan di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, pada 7 September. Insiden ini berujung pada kematian Praka Petrus Muenda, seorang prajurit yang telah lama meninggalkan tugas dan tinggal bersama keluarganya di Waris.
Pemicunya hingga kini masih diselidiki, namun hal ini menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum di Papua masih belum optimal. Insiden ini berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
Baca Juga:
Dampak Penembakan Bagi Keluarga Korban dan Masyarakat
Keluarga korban menghadapi trauma yang berkepanjangan akibat kehilangan orang tercinta. Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan stigma sosial dan kesedihan yang mendalam. Kejadian ini menjadi pengingat akan ketidakpastian yang dialami oleh warga sipil di daerah konflik.
Frits menekankan bahwa pihak berwenang harus memperhatikan aspek emosional dan psikologis keluarga korban. “Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya pemulihan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Proses penegakan hukum yang adil dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan memberikan harapan kepada masyarakat bahwa insiden serupa tidak akan terulang. Masyarakat butuh jaminan bahwa aparat keamanan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
