Catatan Peradi SAI Sebelum Pengesahan RKUHAP di Paripurna DPR

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jelang pengesahan di rapat paripurna. Catatan ini menunjukkan kepentingan advokat dalam proses legislasi, terutama terkait penggunaan teknologi dalam hukum.

Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menggarisbawahi pentingnya peran CCTV sebagai alat bantu dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, meskipun ini langkah positif, implementasi di lapangan juga harus diperhatikan agar tidak hanya menjadi formalitas belaka.

“Langkah ini tidak boleh berhenti di teks,” ujarnya, menekankan perlunya konsistensi dalam penerapan regulasi tersebut. Harry optimis bahwa upaya ini bisa membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan.

Pentingnya Teknologi dalam Hukum Acara Pidana saat Ini

Penggunaan CCTV dalam pemeriksaan terduga kasus kriminal adalah contoh konkret dari integrasi teknologi dalam sistem hukum. Alat ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.

Harry Ponto menegaskan bahwa meski ada ruang untuk perbaikan, pencapaian ini patut diapresiasi. Dengan adanya klausul yang memuat penggunaan alat perekam, ada harapan untuk meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi ini benar-benar mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Keterbukaan informasi adalah kunci dalam melayani keadilan.

Advokat dan Perlindungan Kualitas Penegak Hukum

Peradi SAI juga menyoroti perlindungan bagi advokat yang bertugas dengan itikad baik. Hal ini penting agar mereka bisa bertindak independen demi kepentingan klien mereka tanpa risiko kriminalisasi atau intimidasi.

Penguatan peran advokat dalam sistem hukum merupakan langkah strategis. Ketentuan baru ini memperluas hak pendampingan hukum tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga saksi dan korban, yang sangat penting dalam proses penyelidikan.

Harry menyatakan bahwa perlindungan bagi advokat sejatinya merupakan perlindungan bagi masyarakat secara umum. Jika advokat merasa aman dalam menjalankan tugasnya, maka hak-hak semua pihak dalam proses hukum akan lebih terjaga.

Kemauan Politik dan Integritas sebagai Penentu Keberhasilan RKUHAP

Menjelang pengambilan keputusan di Paripurna, Peradi SAI mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak hanya bergantung pada isi pasal-pasal, melainkan juga pada kemauan politik dan integritas aparat penegak hukum. Tanpa dukungan yang kuat dari semua pihak, peraturan ini tidak akan berarti banyak.

Harry menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi advokat, DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini sangat krusial dalam memastikan transisi menuju Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baru berjalan dengan efektif dan berimbang.

Sebagai organisasi advokat, mereka siap membantu dalam proses ini untuk menjamin bahwa hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan langkah ini, diharapkan keadilan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

Proses Legislatif Menuju Pengesahan RKUHAP

Komisi III DPR telah menyepakati bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan ini diambil setelah diskusi mendalam di tingkat komisi, yang melibatkan perwakilan pemerintah.

Rapat pengambilan keputusan tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Menteri Hukum. Proses tersebut menunjukkan bahwa ada perhatian serius dari pemerintah terhadap penyusunan regulasi hukum yang lebih baik.

Ketua Komisi III DPR mengklaim bahwa izin anggota komisi untuk melanjutkan pembicaraan adalah langkah maju. Semua pihak merasa setuju bahwa peraturan yang baru ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.