Jembatan di Aceh Masih Banyak yang Belum Terhubung
Table of content:
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau Mualem, memberikan tanggapan tegas terkait klaim KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tentang pengrusakan jembatan bailey di Aceh yang terkena dampak banjir dan longsor. Mulesmemenuhi janjinya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak agar konektivitas di daerah terpencil dapat segera terwujud.
Dalam pernyataannya, Mualem menekankan pentingnya kerjasama lintas instansi untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur. “Hal ini diperlukan agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali ke kehidupan normal mereka,” tutur Mualem.
Ia juga mengajak Maruli untuk saling berkolaborasi dalam upaya membangun kembali jembatan yang hancur akibat bencana. Menurutnya, banyak jembatan belum terhubung, dan hal ini sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat wilayah pedalaman Aceh.
Baca Juga:
Penanganan Bencana di Aceh: Tantangan yang Dihadapi
Penanganan bencana alam di Aceh menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintah daerah. Setelah bencana yang melanda di penghujung bulan November, banyak infrastruktur yang hancur dan membutuhkan perhatian segera. Mualem menyampaikan pentingnya kecepatan dalam melakukan rehabilitasi infrastruktur untuk memastikan masyarakat tidak terus terisolasi.
Dari data yang diperoleh, masih ada 468 titik jembatan yang rusak, sementara baru enam jembatan bailey yang selesai dikerjakan. Jembatan yang telah selesai menandai langkah awal dalam memulihkan akses transportasi di daerah tersebut.
Salah satu jembatan yang telah rampung adalah Jembatan Kutablang, yang menghubungkan Bireuen dan Lhokseumawe, serta jembatan-jembatan lainnya yang krusial bagi kelancaran perjalanan. Mualem mengungkapkan harapannya bahwa pembangunan infrastruktur lainnya akan cepat berlanjut.
Baca Juga:
Peran Pemerintah dalam Penanganan Lanjutan Bencana
Menurut Mualem, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menangani dampak bencana. Dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi, upaya pemulihan telah dimulai secara serius. “Bantuan kepada masyarakat terdampak sudah disalurkan,” tambahnya.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan setiap program pemulihan yang telah dibentuk.
Ia menekankan, “Tindakan cepat harus dilakukan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan ini.” Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.
Baca Juga:
Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah dalam Pemulihan Bencana
Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemulihan pasca bencana. Mualem mengingatkan pentingnya sinergi dalam mengedepankan program-program pemulihan yang terarah dan efektif. Hal ini akan mendorong akselerasi dalam memperbaiki infrastruktur yang menjadi vital bagi masyarakat.
Perbaikan infrastruktur vital, seperti jalan dan jembatan, merupakan fokus utama yang perlu segera dilakukan. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi dapat kembali normal.
Pemerintah Aceh berharap dukungan dari pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada bantuan material, tetapi juga pada penyaluran daya dukung lain yang mampu mempercepat program-program recovery di lapangan. “Keberhasilan pemulihan ini akan bergantung pada kerja sama yang baik,” tutup Mualem.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
