Penerapan KUHP-KUHAP Baru Menjadi Tantangan untuk Semua Pihak Menurut Dasco
Table of content:
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat memuaskan semua kalangan. Sebagai dua regulasi utama yang terkait dengan sistem hukum di Indonesia, pengesahan kedua undang-undang tersebut pada 2 Januari 2026 menjadi sorotan banyak pihak.
Dalam sebuah pernyataan di kompleks parlemen, Dasco menjelaskan bahwa meskipun telah melalui proses konsultasi publik yang panjang, terdapat sejumlah elemen masyarakat yang merasa tidak terwakili. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mengatur kepentingan publik dengan regulasi hukum yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan KUHP dan KUHAP adalah hasil dari diskusi dan keputusan mendalam, namun hal ini juga mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh legislator dalam merangkul berbagai suara yang ada. Penanaman nilai-nilai keadilan dalam hukum adalah tugas yang tidak mudah.
Baca Juga:
Proses Pembahasan yang Panjang dan Rumit
Dasco menegaskan bahwa pembahasan KUHP dan KUHAP telah mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam penyusunan undang-undang. Proses ini menghabiskan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas hukum dan masyarakat sipil.
Walaupun demikian, dia menunjukkan concern terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai substansi kedua undang-undang tersebut. Berita-berita hoaks yang beredar di media sosial dinilai dapat mengaburkan informasi sejati tentang apa yang sebenarnya diatur dalam KUHP dan KUHAP.
Dalam konteks tersebut, penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Diskusi yang konstruktif seharusnya menjadi fokus utama, agar pemahaman tentang undang-undang baru ini dapat diperoleh secara utuh.
Baca Juga:
Hak Warga Negara dalam Menguji Undang-Undang
Dasco mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggugat undang-undang yang dianggap tidak memenuhi syarat. Artinya, jika ada pihak yang merasa bahwa KUHP atau KUHAP merugikan kepentingan mereka, mereka dapat mengambil langkah hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Ini mencerminkan komitmen negara untuk memberikan jalan bagi mereka yang tidak setuju dalam menggunakan jalur hukum untuk menyampaikan ketidakpuasan. Proses uji materi ini menjadi area penting untuk menilai kesesuaian undang-undang dari aspek formil maupun materil.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses hukum tetap diharapkan, sehingga menjalani proses hukum bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Pengawasan publik terhadap jalannya hukum sangatlah vital untuk memastikan keadilan diperoleh bagi semua pihak.
Baca Juga:
Harapan terhadap Implementasi Undang-Undang
Dasco berharap implementasi KUHP dan KUHAP dapat berjalan dengan baik agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Pembaruan hukum adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas sistem hukum di Indonesia.
Dia menekankan bahwa perlu adanya edukasi mengenai kedua undang-undang tersebut agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Informasi yang jelas dapat memperkecil kemungkinan terjadinya salah paham mengenai ketentuan yang baru.
Dengan meningkatnya pengetahuan publik tentang KUHP dan KUHAP, diharapkan akan muncul partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan implementasi undang-undang. Ini penting agar keadilan benar-benar terwujud dalam praktik hukum sehari-hari.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
