Dana BGN Belum Cair, Dapur MBG di Polman Sulbar Hentikan Operasi

Di tengah tantangan pengelolaan gizi di sektor pendidikan, kegiatan penyediaan makanan bergizi gratis di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, mengalami kendala serius. Dapur makan bergizi gratis yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasionalnya karena masalah pendanaan dari pemerintah.

Penanggung jawab SPPG, yang dijalankan oleh Yayasan Indonesia Maju, mengungkapkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mengelola program ini cukup besar. Dengan target sebanyak 2.790 siswa, mereka mengajukan anggaran sekitar Rp500 juta untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Kami mengalami masalah pengoperasian sejak hari ini. Penyebabnya adalah tidak adanya pengucuran dana,” ujar Kania, penanggung jawab SPPG, saat ditemui oleh wartawan.

Baca Juga:

Menunduk Saat Diperiksa dan Disebut Menyesal Terjerat Narkoba

Pentingnya Penyediaan Makanan Bergizi untuk Anak Sekolah

Makanan bergizi pada anak-anak sekolah sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ketika akses terhadap makanan sehat terbatas, dampaknya dapat terlihat dalam kesehatan fisik dan mental siswa. Oleh karena itu, program seperti SPPG memainkan peran penting dalam memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Namun, situasi yang dihadapi SPPG di Polewali Mandar menunjukkan betapa rentannya sistem pendanaan untuk program-program vital seperti ini. Keterlambatan dalam proses administrasi sering kali menjadi penghalang, yang menyebabkan program tidak dapat beroperasi sesuai rencana.

“Kami sudah mengajukan permohonan dana sebanyak tiga kali untuk memastikan dapur ini tetap berfungsi. Namun, sampai hari ini, kami belum menerima bantuan apa pun dari pihak terkait,” imbuh Kania. Keterlambatan ini jelas mempengaruhi banyak siswa yang bergantung pada makanan bergizi disediakan oleh dapur tersebut.

Baca Juga:

PDIP Pati Minta Maaf Setelah Pemakzulan Bupati Sudewo Gagal

Proses Pencairan Anggaran yang Rumit dan Kendala Administrasi

Proses pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional memang telah menjadi sorotan. Keterlambatan dalam pencairan sering terjadi, membuat para pengelola SPPG tidak dapat beroperasi dengan baik. “Keterlambatan ini sangat mengganggu kami, dan kami tidak bisa menggunakan dana talangan untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Hasri, Koordinator SPPG Sulbar.

Setiap pengajuan dana seharusnya disesuaikan dengan proposal yang diajukan, berbanding lurus dengan jumlah siswa yang ditangani. Hasri menambahkan bahwa anggaran yang diajukan digunakan untuk pembiayaan selama masa operasional 10 hari bagi dapur tersebut.

Dalam sistem yang kompleks ini, setiap ada perubahan dalam dokumen pengajuan atau kendala lainnya dapat menghambat proses yang sudah berlangsung. “Kami hanya berharap situasi seperti ini tidak berulang, karena dampaknya cukup besar bagi anak-anak,” kata Hasri menegaskan pentingnya menyederhanakan proses pencairan.

Baca Juga:

Polisi Geledah Ruko Jakarta Utara Diduga Palsukan Nampan

Dampak Berhentinya Operasional Dapur Makan Bergizi

Berhentinya operasional dapur makan bergizi tidak hanya berdampak pada penyediaan makanan sehat, tetapi juga pada keseluruhan kesejahteraan siswa. Banyak siswa dari latar belakang ekonomi rendah bergantung pada dapur ini untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk belajar dengan baik.

Dalam beberapa kasus, tanpa makanan bergizi yang disediakan, anak-anak berpotential mengalami masalah kesehatan, seperti anemia dan masalah pertumbuhan lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada kinerja akademis mereka di sekolah.

Kania menyatakan harapannya agar dana segera cair supaya mereka dapat beroperasi kembali. “Jika dana dapat kita terima hari ini, maka besok kami sudah bisa mulai melayani siswa kembali,” ujarnya penuh harap.

Baca Juga:

Bupati Pati Sudewo Tak Dimakzulkan, Diminta Tingkatkan Kinerja