Dana Daerah Dipangkas, DPR Sarankan Pemda Ikuti Contoh DKI Jakarta dan Bandung

Dalam sebuah pernyataan resmi, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta agar para kepala daerah tidak mempermasalahkan pemotongan anggaran transfer ke daerah yang disebut sebagai TKD dalam APBN 2026. Ia menjelaskan bahwa pemotongan ini tidak akan mengganggu Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan komitmen kerajaan untuk tiap daerah.

Fauzi menegaskan bahwa pemotongan tersebut bukan hal yang mendesak, dan justru diharapkan dapat membantu daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Ia pun meminta daerah untuk meniru contoh positif dari daerah-daerah yang sudah mampu berdikari, seperti DKI Jakarta dan Bandung.

Pentingnya Kemandirian Fiskal Bagi Daerah

Fauzi menyatakan, kemandirian fiskal daerah sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan lokal tanpa tergantung pada bantuan pusat. Ia mencatat bahwa banyak daerah, terutama yang memiliki potensi ekonomi tinggi, tidak lagi perlu bergantung pada TKD. Hal ini tentunya akan membuat manajemen keuangan daerah lebih efisien.

Dengan meningkatkan kemandirian, daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan lebih baik. Misalnya, melalui optimalisasi pajak dan retribusi yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ini semua adalah langkah strategis agar daerah tidak terus bergantung pada anggaran pusat.

Fauzi juga mengingatkan para kepala daerah untuk memahami kondisi fiskal wilayah mereka secara mendalam. Pengetahuan mengenai situasi keuangan daerah sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Reaksi Gubernur Terhadap Kebijakan Pemotongan Anggaran

Sebanyak delapan belas gubernur menunjukkan reaksi negatif terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut, dengan melakukan audiensi di Kementerian Keuangan. Mereka merasa bahwa pemotongan tersebut berdampak signifikan pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah masing-masing.

Gubernur Aceh, Mualem, mengungkapkan bahwa anggarannya mengalami pemotongan hingga 25 persen, yang menurutnya tidak adil dan merugikan masyarakat. Pernyataan ini, menjadi cerminan dari keresahan gubernur lain yang merasa hak-haknya terabaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan anggaran dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pemerintah daerah. Keresahan ini perlu diperhatikan lebih lanjut, agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar di antara gubernur dan pemerintah pusat.

Langkah-Langkah Mendorong Pembangunan Daerah Secara Mandiri

Dalam upaya memfasilitasi kemandirian fiskal, Fauzi mendorong setiap daerah untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif. Pengembangan potensi daerah harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi. Dengan demikian, daerah dapat mengembangkan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Langkah lain yang dapat diambil adalah menggali dana dari sumber-sumber alternatif, seperti investasi swasta atau kemitraan dengan sektor non-pemerintah. Ini bisa membuka peluang baru bagi daerah untuk lebih mandiri dalam pembangunan.

Fauzi juga menyarankan agar daerah memanfaatkan program-program yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas bendahara daerah. Melalui pelatihan dan dukungan teknis, diharapkan daerah dapat mengelola anggaran lebih efisien.

Kesimpulan dan Harapan untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Kesadaran akan pentingnya kemandirian fiskal menjadi kunci dalam membangun daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pemangkasan anggaran bukan sekadar isu teknis, tetapi juga harus dilihat dalam konteks pemenuhan hak-hak daerah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Kepala daerah perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan cara ini, diharapkan daerah bisa berkembang dengan baik, tanpa tergantung pada alokasi anggaran yang tidak menentu dari pemerintah pusat.

Sebagai penutup, kemandirian fiskal yang kuat akan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Ini adalah langkah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah.