DBH dari Pusat Disebut, DKI Kurangi Sekolah Swasta Gratis Menjadi 100
Table of content:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah penting dalam pemangkasan target program sekolah swasta gratis yang direncanakan untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penurunan signifikan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer dari pemerintah pusat.
Di tengah situasi ekonomi yang menantang ini, APBD Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan mencapai Rp81,32 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa pada awalnya, program untuk sekolah swasta gratis ditargetkan untuk mencakup sekitar 260 sekolah pada tahun 2026. Namun, penyesuaian harus dilakukan akibat turunnya pendapatan daerah yang berasal dari DBH.
Baca Juga:
Alasan Pemotongan Target Program Sekolah Swasta Gratis
Rasionalisasi terhadap jumlah sekolah yang dapat dijangkau dalam program ini menjadi sangat penting. Menurut Atika, pengurangan program ini adalah akibat langsung dari penurunan alokasi DBH yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta dari pusat.
Meskipun demikian, jumlah sekolah yang akan mendapatkan manfaat dari program tersebut pada tahun 2026 ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, hanya 40 sekolah yang menjadi sasaran, dan kini naik menjadi 100. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap memberikan dukungan meski dalam kondisi terbatas.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Balai Kota Jakarta, Atika menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan, Pemprov berkomitmen untuk menambah jumlah sekolah yang terlibat setiap tahunnya. Komitmen ini bergantung pada kemampuan keuangan daerah yang ada.
Baca Juga:
Dampak Penurunan APBD terhadap Program Pendidikan
Penurunan APBD DKI Jakarta yang signifikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berbagai program pelayanan publik, termasuk pendidikan. Dengan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, para pemangku kepentingan akan memiliki tantangan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Diantara penurunan yang terjadi, tambahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak menjadi sektor yang paling terpengaruh. Pada tahun 2026, alokasi dana ini diperkirakan turun hingga Rp14,79 triliun, merugikan banyak sektor yang bergantung pada pendanaan tersebut.
Kondisi ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai keberlanjutan program edukasi di DKI Jakarta. Kehadiran pendidikan yang berkualitas dan aksesibilitas ke sekolah perlu dipastikan agar anak-anak di Jakarta tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
Baca Juga:
Harapan untuk Masa Depan Program Pendidikan
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, masih ada harapan bagi program pendidikan di DKI Jakarta. Upaya untuk meningkatkan jumlah sekolah yang terdampak dan jumlah anggaran yang disediakan dapat memberikan sinyal positif bagi masyarakat.
Atika juga menambahkan bahwa Pemprov DKI berencana untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian setiap tahunnya, berfokus pada kapasitas keuangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meski dalam situasi sulit, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan pendidikan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak di Jakarta akan tetap mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Penjagaan terhadap kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama meski dengan anggaran yang terbatas.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
