Evaluasi Izin Tambang dan Alih Fungsi Lahan di Bandung Diminta DPR
Table of content:
Dalam sejumah diskusi dan pertemuan berbagai pihak, isu mengenai perizinan yang menghimpit kawasan wisata dan pertambangan di Bandung Raya, Jawa Barat, kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta evaluasi menyeluruh mengenai kebijakan ini, karena menyadari dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap kondisi ekologis wilayah tersebut.
Rajiv mencatat bahwa permasalahan lingkungan yang ada tidak sekadar kejadian alami, melainkan hasil dari ketidakdisiplinan dalam pengelolaan izin yang berorientasi pada keuntungan sesaat. Hal ini sangat merugikan ekosistem yang seharusnya dilindungi.
Ia menekankan bahwa diperlukan langkah nyata untuk mengatasi masalah ini agar seluruh aktivitas yang mempengaruhi fungsi ekologis kawasan dapat terhenti. Dengan memperhatikan aspek lingkungan, diharapkan tidak ada lagi polarisasi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Baca Juga:
Pentingnya Evaluasi Total Terhadap Perizinan di Bandung Raya
Proses alih fungsi lahan di Bandung Raya menjadi masalah yang semakin serius, dimana lahan pertanian dan area hijau berkurang untuk kepentingan pembangunan lainnya. Dalam pandangannya, hal ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Menurut Rajiv, pengawasan dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu diperkuat. Banyak izin yang dikeluarkan tanpa dasar analisis yang cukup, sehingga potensi kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari.
Dia menekankan bahwa AMDAL seharusnya bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus disertai dengan pengawasan yang mendalam di lapangan. Kegiatan pembangunan perlu mengikuti kaidah keberlanjutan dan menjunjung tinggi prinsip pengelolaan yang bijak.
Baca Juga:
Ancaman Krisis Lingkungan Akibat Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan
Akibat dari perubahan fungsi lahan ini, yang ditimbulkan adalah berkurangnya kapasitas infiltrasi air dan meningkatnya limpasan permukaan. Hal ini memiliki potensi besar untuk menimbulkan masalah seperti banjir dan tanah longsor yang kian meningkat.
Rajiv menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, dampak negatif tersebut bukan hanya terasa di hilir, tetapi juga akan berdampak pada hulu. Kerusakan lingkungan di hulu akan mengakibatkan krisis air bersih dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Ia menekankan bahwa tindakan preventif harus diambil sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Melalui evaluasi izin, diharapkan dapat dicapai solusi yang lebih berkelanjutan dan aman bagi lingkungan hidup.
Baca Juga:
Langkah-langkah Sinergis untuk Menjaga Ekosistem dan Tata Ruang
Rajiv mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan data dan informasi mengenai perizinan. Hal ini penting agar setiap izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya mematuhi kawasan lindung dan tata ruang yang sudah ada. Pembangunan seharusnya dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, keberlanjutan ekosistem serta lingkungan hidup dapat lebih terjaga. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
