Kemenhut Ungkap 5 Lokasi Pembalakan Liar Penyebab Banjir di Sumatra
Table of content:
Kementerian Kehutanan telah menemukan lima lokasi penebangan hutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penebangan ini diduga menjadi salah satu penyebab banjir di tanah Sumatra, yang telah menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa analisis awal menunjukkan bahwa, selain curah hujan ekstrem, terdapat indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai Batang Toru dan Sibuluan yang berkontribusi terhadap masalah ini.
Hilangnya tutupan hutan pada lereng dan hulu DAS dapat menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Oleh karena itu, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan, yang dapat memicu banjir dan longsor.
Baca Juga:
Penebangan Hutan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan
Proses penebangan hutan yang tidak terkontrol bisa memiliki dampak yang sangat mengerikan. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus mencerminkan adanya aktivitas pembukaan lahan yang ilegal.
Dwi menjelaskan bagaimana pola kerusakan yang terlihat di hulu daerah aliran sungai berpengaruh secara signifikan terhadap potensi bencana di hilir. “Di mana ada kerusakan hutan, di situ potensi bencana meningkat,” tegasnya.
Pihaknya juga menemukan 12 subjek hukum yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal yang mengganggu tutupan hutan di wilayah tersebut. Ini menunjukkan permasalahan yang lebih luas terkait penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga:
Langkah-langkah Penegakan Hukum yang Ditempuh
Sejak awal Desember 2025, Kementerian Kehutanan telah mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini. Mereka telah mengadakan penyegelan di lima lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas penebangan ilegal.
Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pada subjek hukum tertentu yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan hutan.
Langkah-langkah yang diambil mencakup pemasangan papan larangan di area konsesi sebagai tanda bahwa aktivitas tersebut adalah ilegal. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk menanggulangi kerusakan hutan.
Baca Juga:
Komitmen untuk Melindungi Sumber Daya Alam
Komitmen untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua pihak. Dwi mengungkapkan, “Ini adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak secara serius,” sehingga kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif sangat krusial.
Dengan memanggil 12 subjek hukum untuk diinvestigasi lebih lanjut, diharapkan bisa memunculkan lebih banyak informasi yang berguna dalam menangani masalah ini. Transparansi dalam proses hukum juga menjadi hal yang sangat penting.
Upaya menjaga hutan dan lingkungan tidak hanya membutuhkan tindakan hukum, tetapi juga kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyelamatkan hutan kita.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
