LHKP Muhammadiyah Usulkan Reformasi Sistem Pemilu kepada Golkar, Apa Saja?

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mengajukan sebuah usulan reformasi sistem pemilu kepada Fraksi Partai Golkar di DPR. Dalam pandangan mereka, perlu ada model baru yang menjadi jalan tengah dalam sistem pemilu di Indonesia untuk menghadapi tantangan ke depan.

Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi, menekankan bahwa semua pihak harus aktif mencari solusi di tengah perdebatan yang tak berujung antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan.

Ridho berpendapat, jika kedua sistem ini saling bertarung terus-menerus, maka demokrasi di Indonesia bisa terjebak dalam tarik menarik yang ekstrem. Usulan yang diajukan tidak hanya bersifat akademis, tetapi diharapkan mampu menjadi bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan sistem politik di tanah air.

Kedua sistem, menurut analisis lembaganya, memiliki sisi positif dan negatif. Sistem proporsional terbuka dianggap lebih baik, namun tidak terhindar dari kelemahan yang mendasar yang bisa menggagalkan tujuan demokrasi itu sendiri.

Model Jalan Tengah yang Diusulkan Oleh Muhammadiyah

Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah memperkenalkan konsep Moderate List Proportional Representation (MLPR) atau sistem proporsional daftar moderat. Konsep ini diharapkan dapat menggabungkan kekuatan partai dan calon legislatif dengan cara memberikan opsi kepada pemilih.

Dengan sistem MLPR, pemilih memiliki keleluasaan untuk memilih partai, calon legislatif, atau bahkan keduanya. Strategi ini dinilai mampu memberikan ruang bagi berbagai elemen dalam politik agar memiliki suara yang bisa didengar dan diakomodasi secara seimbang.

Ridho menjelaskan bahwa kelemahan sistem pemilu yang ada saat ini tidak hanya disebabkan oleh struktur yang ada, melainkan juga oleh faktor politik uang, kelemahan kelembagaan partai, dan intervensi dari elite politik. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan baru yang lebih moderat.

Melalui pengusulan ini, diharapkan berbagai masalah yang timbul dalam sistem pemilu sebelumnya dapat diminimalisasi, sehingga tercipta kelembagaan yang kuat dan sebagai mekanisme untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Analisis Keunggulan dan Kelemahan dari Sistem yang Ada

Ridho Al Hamdi juga melakukan analisis mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem yang tengah diperbandingkan. Sistem proporsional terbuka, misalnya, memberikan kebebasan lebih kepada pemilih untuk memilih secara langsung calon legislatif yang mereka inginkan.

Namun, di balik kebebasan itu, muncul berbagai tantangan seperti politik uang dan penerapan yang kurang transparan. Dengan strategi MLPR, diharapkan pemilih tidak hanya sekadar memilih berdasarkan nama, tetapi juga memahami interaksi antara partai dan calon mereka.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup dianggap lebih terstruktur, tapi mengurangi hak pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini bisa mengakibatkan minimnya keterwakilan dari suara masyarakat di dalam legislatif.

Melalui metode MLPR, Muhammadiyah berupaya menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya mengedepankan kekuatan partai, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk bersinar di dalam kompetisi pemilu yang fair dan transparan.

Pentingnya Kelembagaan dan Kemandirian Partai Politik

Penting untuk menegaskan bahwa reformasi sistem pemilu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Kelembagaan partai politik menjadi salah satu penopang utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Ridho menyebutkan bahwa keberhasilan reformasi akan sangat bergantung pada seberapa independennya partai politik dan sejauh mana mereka mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua partai politik di Indonesia.

Dengan adanya sistem yang lebih moderat, diharapkan akan muncul partai-partai yang lebih kuat dan stabil. Hal ini tentu saja akan berimbas positif pada keseluruhan sistem politik dan kualitas demokrasi yang ada.

Melihat dari semua perspektif yang ada, proses reformasi pemilu menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk menjalankan dan mendukung usulan yang telah diajukan.