Ojol Klaim Tuntutan Bakal Dipenuhi Setelah Bertemu Anggota DPR Usai Aksi
Table of content:
Pengemudi ojek online mengadakan unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menyampaikan berbagai tuntutan mereka yang dianggap perlu dipenuhi oleh pemerintah. Aksi tersebut mencerminkan harapan dan keinginan mereka akan perlindungan yang lebih baik dalam menjalankan profesinya di era digital yang semakin berkembang.
Kepala Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan pertemuan dengan perwakilan DPR. Dalam pertemuan ini, beberapa isu penting dibahas terkait pengaturan yang lebih baik untuk pengemudi ojek online.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah pengesahan RUU Transportasi Online agar dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode 2025-2026. Igun optimis bahwa permohonan tersebut akan dipenuhi dalam waktu dekat.
Baca Juga:
Dampak Penerapan RUU Transportasi Online bagi Pengemudi Ojol
Penerapan RUU Transportasi Online diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi ojol. Igun menyatakan bahwa saat ini, peraturan yang ada dirasa belum cukup kuat untuk melindungi hak-hak mereka.
Dengan adanya RUU ini, diharapkan ada regulasi yang jelas mengenai tarif serta potongan yang dikenakan oleh aplikasi. Hal ini akan membantu pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih adil dan transparan.
Selain itu, regulasi yang diusulkan juga bertujuan untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan pengemudi, seperti potongan tarif yang dinilai terlalu tinggi. Keinginan untuk memiliki struktur tarif yang lebih jelas semakin dikemukakan oleh para pengemudi.
Baca Juga:
Tuntutan Khusus Terkait Potongan Tarif dan Peraturan Presiden
Igun menambahkan bahwa mereka telah mendapatkan kesepakatan mengenai potongan maksimal 10 persen dari aplikator, di mana 90 persen akan menjadi hak pengemudi. Kesepakatan ini dianggap sangat krusial bagi keberlanjutan kehidupan pengemudi ojol.
Pemerintah juga diminta untuk segera meratifikasi peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur semua formasi dan ketentuan ini. Dengan perpres, diharapkan semua peraturan yang ada sebelumnya menjadi tidak berlaku, dan semua pihak mematuhi kesepakatan baru.
Menurut Igun, perpres ini juga akan mencakup aturan mengenai tarif makanan dan barang yang diangkut oleh ojol. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam sistem pengantaran yang semakin terintegrasi.
Baca Juga:
Program yang Merugikan Pengemudi Diharap Dihentikan
Salah satu fokus utama dalam tuntutan mereka adalah penghapusan program-program yang dinilai merugikan pengemudi, seperti slot, multi order, dan berbagai insentif yang tidak jelas. Pengemudi berharap bahwa dengan dihilangkannya program-program tersebut, mereka dapat kembali kepada tarif reguler yang lebih adil.
Igun menegaskan pentingnya struktur tarif yang transparan untuk memastikan pengemudi mendapatkan penghasilan yang layak. Dalam pertemuan tersebut, pihak DPR juga menunjukkan dukungan terhadap harapan mereka.
Pembicaraan mengenai perpres ini menjadi semakin mendesak, terutama mengingat banyaknya masalah yang dihadapi oleh pengemudi di lapangan. Sehingga, pengemudi berharap agar presiden segera menandatangani perpres tersebut untuk memberikan kepastian hukum.
Baca Juga:
Sebagai penutup, Igun menyatakan bahwa pengemudi ojol akan terus mengawasi proses ini dan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pengemudi, diharapkan ke depan akan ada perbaikan yang signifikan dalam taraf hidup dan pekerjaan mereka.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
