Perintah Mendagri Tanggapi Pernyataan Kepala Daerah tentang Pemangkasan TKD

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada semua pemerintah daerah mengenai pentingnya efisiensi belanja birokrasi. Hal ini menyusul kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, yang memerlukan langkah strategis agar tidak mengganggu kelangsungan pelayanan publik.

Dalam hal ini, Menteri Tito Karnavian menekankan bahwa efisiensi belanja sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan yang terus berubah. Penyusutan anggaran menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada dengan lebih bijak.

Prioritas utama yang ditekankan oleh Tito adalah mengurangi pengeluaran yang tidak esensial. Dia menyoroti anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, dan biaya pemeliharaan yang kerap tidak efisien.

Pentingnya Efisiensi di Tengah Pemangkasan Anggaran

Tito menyatakan bahwa setiap daerah harus mencari cara untuk beradaptasi dengan situasi keuangan yang sulit ini. Salah satu pendekatan adalah dengan mengajukan efisiensi belanja yang lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, banyak kepala daerah yang mengajukan protes dan keluhan terkait pemangkasan TKD ini. Namun, menurut Tito, efisiensi merupakan langkah yang sudah sukses diterapkan selama masa pandemi Covid-19, yang menjadi bukti bahwa pengurangan anggaran bisa dilakukan.

Lebih lanjut, Tito juga menyampaikan agar seluruh pihak tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Pihak-pihak yang bermain-main dengan anggaran berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius.

Inovasi Fiskal dan Penguatan Inspektorat Daerah

Tito mendorong daerah untuk melakukan inovasi fiskal dalam mengelola potensi pajak tanpa membebani masyarakat kecil. Contohnya adalah pajak di sektor restoran, hotel, dan parkir yang sering kali tidak tercatat dengan baik.

Menurutnya, penting untuk menciptakan sistem yang menjaga agar pajak tersebut tidak bocor. Namun, ia juga mengingatkan agar tidak ada beban tambahan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Inspektorat Daerah diharapkan memainkan peran aktif dalam hal pengawasan. Sebagai pengawas internal, mereka bertanggung jawab memberikan peringatan dini dan rekomendasi untuk perbaikan sebelum masalah lebih besar muncul.

Program Prioritas Nasional dan Pengawasan yang Ketat

Tito menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap program-program prioritas nasional. Proyek seperti Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan sangat perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya.

Dengan pengawasan yang baik, dia yakin program-program tersebut dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Ini juga akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dihabiskan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Tito mengajak Inspektorat Daerah untuk tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran.

Relasi antara TKD dan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka memitigasi dampak dari pemangkasan TKD, pemerintah pusat berupaya untuk meningkatkan belanja program yang dialokasikan langsung ke daerah. Kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menggantikan kekurangan yang ada pada TKD.

Kementerian Keuangan telah menaikkan anggaran belanja program pemerintah pusat untuk daerah menjadi sekitar Rp1.300 triliun, sebagai respons terhadap penurunan TKD yang cukup signifikan. Ini menjadi harapan baru bagi daerah untuk tetap bisa melaksanakan program-program penting.

Seiring berjalannya waktu, Menteri Keuangan juga menekankan perlunya pemerintah daerah memperbaiki citra mereka agar bisa mendapatkan dukungan lebih dari pusat. Tanpa fase perbaikan tersebut, sulit bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat.