Yusril Pastikan Indonesia Netral dan Objektif Pimpin Dewan HAM PBB
Table of content:
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2026 dengan cara yang netral dan objektif. Keputusan ini menandakan keberhasilan besar bagi Indonesia dalam kancah internasional, terutama di bidang hak asasi manusia.
Penetapan Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB merupakan pencapaian yang bersejarah, karena ini adalah kali pertama Indonesia mengemban posisi tersebut. Terpilihnya Indonesia melalui aklamasi menunjukkan dukungan kuat dari negara-negara anggota lainnya di kawasan Asia Pasifik.
“Kami bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini,” kata Yusril kepada wartawan, menekankan betapa pentingnya momen ini bagi Indonesia di kancah global.
Baca Juga:
Sejarah dan Latar Belakang Terpilihnya Indonesia sebagai Pemimpin Dewan HAM PBB
Dengan terpilihnya Indonesia, dunia internasional dapat mengharapkan pendekatan yang lebih tidak memihak dalam menghadapi isu-isu hak asasi manusia. Yusril mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia akan mencerminkan komitmen kuat untuk menanggapi berbagai tantangan di tingkat global.
“Kami berharap bisa sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi persoalan-persoalan HAM di dunia,” imbuhnya. Penuh optimisme, Yusril meyakini bahwa suara Indonesia bisa berkontribusi dalam menciptakan solusi bagi isu-isu yang kompleks.
Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi Indonesia dalam komitmen terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun global. Ini bukanlah hal yang dicapai secara instan; melainkan buah dari perjalanan panjang yang dimulai sejak era reformasi.
Baca Juga:
Menggali Pengalaman Masa Lalu dalam Isu HAM
Yusril mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di awal tahun 2000-an. Di masa itu, Indonesia mulai aktif dalam Komisi HAM PBB, memberikan klarifikasi terkait berbagai tekanan yang dihadapi dalam isu pelanggaran HAM berat. Ini adalah langkah penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan transparan kepada dunia.
“Saya sendiri hadir dua kali pada sidang di Jenewa ketika kami menghadapi tekanan terkait pelanggaran HAM berat,” ungkapnya. Peristiwa Santa Cruz dan rentetan peristiwa lain adalah bagian dari sejarah yang ingin Indonesia terus klarifikasi di forum internasional.
Pembentukan lembaga dalam negeri seperti Komnas HAM dan UU Pengadilan HAM menunjukkan usaha Indonesia dalam memperkuat institusi dan rancangan hukum yang mendukung perlindungan HAM. Hal ini menjadi langkah konkret dan nyata dalam menjalankan komitmen tersebut.
Baca Juga:
Persiapan Mengemban Tugas sebagai Pemimpin Dewan HAM PBB
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026 diresmikan dalam pertemuan di Jenewa yang berlangsung pada 8 Januari. Momen bersejarah ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menambah makna mendalam bagi negara ini dalam sejarah diplomasi internasional.
Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan pencapaian diplomasi yang matang, hasil koordinasi yang bagus dalam upaya membangun jaringan di luar negeri serta pendekatan dengan negara lain. Melalui berbagai perwakilan, Indonesia berusaha untuk meningkatkan hubungan baik demi membangun kepercayaan.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan mengemban tugas sebagai presiden dewan ini. Pengalaman diplomatiknya yang luas membuatnya sangat cocok untuk posisi tersebut dan diharapkan dapat membawa Indonesia menuju langkah yang lebih maju dalam isu HAM global.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
